Undang-undang ITE Bagai Buah Simalakama

e9b3d87f-a144-47ab-8518-974d52dc9df2_169

ilustrasi (sumber detik.com)

Penerapan Undang-undang ITE ibarat dua sisi mata uang, selain digunakan pihak yang berwajib untuk memidakan pelaku. Undang-undang tersebut juga dianggap mengekang kebebasan berpendapat.

Syahru Ramadan Syukur (18) siswa STM Soppeng tak menyangka komentar isengnya membawa dia berurusan dengan polisi, bahkan sempat diinterogasi dan diinapkan di Polres Soppeng. Harian Tribun Timur yang mewartakan siswa kelas XII tersebut awalnya hanya ikut nimbrung ketika temannya memposting berita dengan judul Jam Kerja, Polisi Asik Main Poker Di Markas Polres dan mengundang banyak komentar, salah satunya komentar Syahru yang memang tak seharusnya diumbar di publik.

Akibat komentarnya yang dianggap hate speech (menyebar kebencian) Syahru pun digelandang ke kantor polisi, meski tak ditahan namun selama penyelidikan Syahru dikenai wajib lapor dari senin-jumat hingga penyelidikannya dianggap selesai.

Di Tana Toraja, Bripda Adrianto anggota Sabhara Polres Tana Toraja harus disanksi dan terancam sidang disiplin bahkan dipecat akibat postingan statusnya di Facebook yang dianggap menghina TNI. Syahru dan Bripda Adrianto hanya beberapa dari sekian banyak pengguna media sosial yang harus berurusan dengan hukum, masih banyak kasus-kasus lain yang lebih dulu bergulir semenjak undang-undang ITE disahkan tahun 2008.

Maksud Syahru hanya ingin mengiyakan postingan temannya namun dengan kata yang tak sepatutnya, mungkin untuk anak usia 18 tahun masih menganggap media sosial hanya sebagai tempat senang-senang, bercanda, dan melakukan hal-hal sepele yang dia anggap biasa. Namun peraturan tak mengenal kata iseng, bercanda, atau main-main. Siapapun yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

******

Ada yang menilai komentar Syahru merupakan ungkapan reflek anak remaja berusia belasan dan wujud kekecewaan pada kinerja aparat kepolisian, media sosial yang menawarkan beragam kebebasan tak jarang membuat penggunanya terlena sehingga tak menyadari jika status atau postingan yang dibuat berdampak buruk bagi orang lain.

Sedangkan Bripda Arianto hanya curhat tentang institusinya yang menurutnya punya andil besar dibanding kesatuan TNI saat menghalau serangan teror yang dua pekan lalu terjadi di jalan MH Thamrin Jakarta, sekejap saja status Bripda Arianto menuai beragam komentar yang kebanyakan bernada kritik. Wakapolda Sulselbar pun harus turun tangan menyampaikan permintaan maaf atas perilaku bawahannya itu.

Bagi sebagian pengguna media sosial membuat status atau postingan untuk kepentingan diri sendiri menjadi hal yang lumrah, mengungkapkan keresahan, kritik, atau kekecewaan di media sosial dianggap lebih efisien dibanding melapor ke pihak terkait yang kadang merepotkan. Namun sejak undang-undang ITE diteken pemerintah dan Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech membuat pengguna media sosial was-was.

Kasus Bripda Arianto dan Syahru bisa saja menimpa kita jika tak berhati-hati menggunakan internet atau media sosial, pengguna yang menyampaikan kritik atau meluapkan kekecewaan terhadap sesuatu hal yang membuat pihak lain merasa difitnah dan dilecehkan bisa saja memanfaatkan undang-undang tersebut untuk menjerat pihak yang mengkritik.

jilboobs-uu-ite

UUD ITE pasal 27 ayat 3 yang masih menjadi polemik (sumber techinasia.com)

Seperti yang terjadi di Gowa pada Februari 2015 lalu, Fadhli Rahim seorang PNS dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Gowa yang awalnya menumpahkan kritik di grup LINE atas sistem pemerintahan di bawah pimpinannya, bupati Ichsan Yasin Limpo, isi kritiknya bisa dilihat di sini.

Tak disangka obrolan di grup LINE itu menyebar hingga ke telinga sang Bupati. Merasa tak melakukan hal yang dituduhkan Fadhli Rahim, sang Bupati pun melaporkan bawahannya dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Banyak yang menilai penerapan undang-undang ITE hanya sebagai tameng orang-orang yang berkuasa untuk membungkam kritik, terlebih di ranah internet yang menawarkan beragam kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain undang-undang ITE diharapkan melindungi seseorang atau pihak lain dari tindak pelecehan kehormatan, menangkal penyebaran berita hoax yang berpotensi menimbulkan provokasi dan tindakan anarkis.

Wacana merevisi undang-undang ITE terus bergulir, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang sebelumnya sudah diatur di KUHP. Kehadiran undang-undang ITE menyimpan beragam polemik khususnya di kalangan pengguna media sosial, jangan sampai maksud hati ingin menyuarakan kritik dengan tujuan positif namun ditanggapi negatif oleh pihak yang tak suka dengan kritik. Akibatnya suara-suara kritis yang membangun memilih untuk diam dan tenggelam daripada harus menyeru lantang namun akhirnya terbaring lemas di balik jeruji penjara.

Suka Artikel ini? Silakan berbagi

Leave a Reply to triadicl Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE