Soal Pabrik Ponsel, Lihatlah Negara Tetangga

Sudah sejak lama Indonesia mendambakan agar produsen ponsel semisal Samsung, Blackberry, Nokia dan para pelaku industri ponsel dunia mau membangun pabrik yang memproduksi atau merakit ponsel di tanah air, pertimbangannya apalagi kalau bukan karena Indonesia merupakan pengguna ponsel potensial dan memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Menurut lembaga riset yang dilansir oleh analisi kawakan Horace H. Dedin melalui blognya: asymco.com menyebutkan, Indonesia menduduki peringkat lima dunia dengan pengguna ponsel aktif sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari keseluruhan total pengguna ponsel dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara dengan pengguna ponsel terbesar dengan jumlah 14,8 juta setara dengan US$3,3 miliar atau Rp 39,1 triliun pengeluaran warga Indonesia untuk membeli smartphone.

Dengan pasar ponsel yang sedemikian besar jadi wajar jika pemerintah menginginkan Indonesia sebagai basis produksi ponsel merek global yang tak hanya memasok kebutuhan ponsel untuk kawasan ASEAN tapi untuk seluruh dunia. Namun keinginan pemerintah Indonesia harus kembali tertunda setelah Samsung, produsen ponsel asal Korea Selatan memastikan bahwa mereka akan membangun pabrik ponsel di Vietnam. Pada Oktober 2011 lalu, Blackberry produsen ponsel asal Kanada sudah lebih dulu memilih Malaysia sebagai basis produksi ponsel mereka padahal pengguna Blackberry di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Pasifik meski jumlahnya tidak sebanyak ketika Blackberry masih menjadi raja ponsel dunia.

Mengapa produsen ponsel merek global enggan melirik Indonesia sebagai lahan investasi mereka, padahal pasar ponsel tanah air dikenal royal dan konsumtif terhadap ponsel-ponsel merek branded, banyak kalangan menilai jika iklim investasi di Indonesia yang kurang kondusif menjadikan lahan investasi di bumi pertiwi tak semenarik pangsa pasarnya yang selalu menggoda produsen ponsel dunia. Indonesia merupakan pasar potensial bagi semua produsen ponsel untuk menjual produk-produk andalan mereka tapi bukan sebagai negara yang memproduksi atau merakit ponsel untuk memenuhi kebutuhan ponsel dunia. Dalam hukum ekonomi, untuk mendapatkan pemasukan (laba) yang sebesar-besarnya maka harus menekan pengeluara (biaya) yang sekecil-kecilnya, hal tersebut menjadi pertimbangan bagi produsen ponsel dunia untuk berinvestasi di suatu negara.

Kenapa Samsung lebih memilih Vietnam sebagai basis produksi ponsel mereka, tentu Vietnam punya sisi tawar yang menarik dibanding Indonesia. Seperti upah buruh yang murah, untuk DKI saja upah minimum saat ini Rp 2,4 juta/bulan sedangkan Vietnam hanya Rp 1,9 juta/bulan. Pemerintah Vietnam juga berani memberi insentif berupa penghapusan pajak penghasilan (PPh) atau tax holiday hingga 30 tahun, Indonesia hanya 10 tahun. Masih menurut pihak Samsung yang mengungkapkan alasan mereka enggan berinvestasi di Indonesia, yaitu rencana pemerintah menerapkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk ponsel membuat Samsung berpikir ulang jika ingin membangun pabrik di Indonesia. Jika pemerinah Indonesia memberlakukan PPnBM untuk ponsel, maka pasar ponsel akan dibanjiri oleh produk-produk ilegal yang mengakibatkan produk-produk Samsung akan sulit bersaing dengan  produk ilegal yang tentunya menawarkan harga lebih murah.

Pemerintah Indonesia bukan tanpa usaha untuk merayu produsen ponsel dunia agar mau membuka pabrik di tanah air, melalui Menteri Koordinator Perekonomian yang saat itu dijabat Hatta Rajasa dan Menteri Perindustrian, MS Hidayat berkesempatan menemui Vice Chairman Samsung Elektronic, Kang Ho-Moo di Seoul. Pemerintah Indonesia coba meyakinkan petinggi Samsung agar mau membangun pabrik ponsel untuk memasok kebutuhan ponsel di pasar global, pemerintah pun menawarkan beragam kemudahan pengurusan ijin usaha dan jaminan kepastian hukum jika Samsung benar-benar ingin berinvestasi di Indonesia. Petinggi Samsung kala itu bersedia mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali penawaran Indonesia, namun sejak saat itu pembicaraan kedua negara tidak terdengar lagi gaungnya hingga pertengahan tahun 2014 Samsung akhirnya memutuskan untuk membuka pabrik ponsel di Vietnam.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mempertanyakan keputusan Samsung lebih memilih membangun pabrik ponsel di Vietnam daripada di Indonesia, pria yang akrab disapa CT itu mengakui jika Vietnam memang unggul dalam pemberian insentif fiskal berupa tax holiday sampai 30 tahun, tapi negara tersebut tidak memiliki pasar yang besar, sementara Indonesia sudah jelas punya kapasitas pasar yang besar untuk ponsel. Menurut CT, tax holiday 5 – 10 tahun sudah cukup bagi para investor untuk mengembangkan bisnis mereka.

Keputusan apapun yang diambil oleh petinggi Samsung itu merupakan kebijakan bisnis mereka, mereka memiliki hak penuh untuk menentukan ke mana arah investasi strategis mereka berlabuh dan tentunya akan membawa angin segar bagi perkembangan perusahaan. Pemerintah Indonesia harus memetik hikmah dari enggannya produsen ponsel dunia berinvestasi di negara ini yang tidak hanya mengandalkan pasar yang besar dan potensial untuk menarik calon investor namun kondisi iklim ekonomi, politik, sosial dan budaya menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari negara-negara tetangga semisal, Malaysia, Singapura, Vietnam yang mampu memaksimalkan potensi negara mereka sehingga dilirik oleh industri-industri besar dunia sebagai lahan investasi yang menjanjikan.

Suka Artikel ini? Silakan berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE