Riuh Registrasi Kartu Seluler

Kemenkominfo mewajibkan pengguna kartu seluler baik itu pengguna baru atau pengguna lama untuk melakukan resgistrasi terhitung sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018.

Rencana pemerintah untuk mengatur penggunaan SIM card sudah didengungkan sejak tahun 2005 dengan sanksi pemblokiran nomor yang belum terdaftar hingga batas waktu yang ditentukan, namun sayangnya registrasi kartu hanya sebatas formalitas saja dan kevalidan identitas yang didaftarkan pengguna kartu seluler tidak bisa dijamin 100 persen benar. Kartu tetap bisa aktif meski pengguna mendaftarkan alamat dan nomor KTP yang tak sesuai (abal-abal).

Atas dasar itu kini pemerintah memperketat aturan tentang registrasi kartu seluler untuk pengguna baru dan pengguna lama diwajibkan untuk registrasi ulang kartunya agar tidak diblokir. Selain menggunakan KTP sebagai syarat registrasi ada juga nomor KK (Kartu Keluarga) yang harus disertakan saat mendaftar SIM card sebelum digunakan. Penggunaan data KK yang dianggap riskan jika disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu memicu pro dan kontra, pemerintah dianggap belum menyediakan aturan khusus tentang perlindungan data bagi masyarakat.

Meski Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara sudah menjamin bahwa data yang sudah didaftarkan baik itu nomor KTP atau KK dan semua data lain milik pengguna kartu seluler tidak akan bocor dan terjaga kerahasiaannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjamin kerahasiaan data.

Namun yang jadi pertanyaan, kenapa pengguna kartu seluler masih sering menerima sms spam atau notifikasi promo produk dari operator dan pelaku bisni yang dianggap sangat meresahkan. Tak jarang ketika kita melintas di tempat-tempat keramaian atau pusat perbelanjaan tiba-tiba saja ada SMS yang berisi promo atau iklan dari tenant-tenant sekitar tempat tersebut. Dari mana mereka mendapat nomor SIM card kita padahal kita tidak pernah mendaftar untuk menerima SMS spam itu.

Hal itu bisa menjadi salah satu celah yang bisa manfaatkan oleh oknum tertentu jika data-data pengguna tidak memiliki perlindungan yang memadai. Yang lebih gawat lagi operator menyertakan opsi nama ibu kandung selain nomor KK sebagai syarat untuk registrasi, tentu saja penggunaan nama ibu kandung lebih mudah diingat dibanding nomor KK. Padahal dalam data perbankan, nama ibu kandung dijadikan sebagai password kunci untuk keamanan data nasabah.

Bagaimana jika nama ibu kandung pengguna kartu seluler sampai jatuh ke tangan oknum yang tak bertanggung jawab, tentu sangat berbahaya. Niat pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan SIM card seperti menangkal hoax, aksi terorisme, dan penipuan dengan syarat registrasi menggunakan nama ibu kandung bisa menjadi blunder, justru hal itu akan membuka celah baru aksi kejahatan yang tentu saja akan merugikan masyarakat.

 

Menurut studi yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sudah seharusnya ada aturan khusus yang dibuat pemerintah tentang perlindungan data yang bersifat pribadi dan rahasia bagi masyarakat. Perlindungan privasi data pengguna tak cukup hanya di backup dengan aturan sertara Permen, melainkan harus sampai menjadi Undang-Undang.

Dengan Undang-Undang tersebut diharapakan pemerintah bisa lebih punya power jika suatu saat ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh swasta perihal layanan penyimpanan data. Masyarakat pun tak perlu khawatir andai data pribadinya disalahgunakan karena sudah ada UU yang bisa mengikat negara dan swasta agar memiliki kualitas layanan penyimpanan data yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sudah kah anda registrasi kartu seluler anda?

Suka Artikel ini? Silakan berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE