Permenhub No 108 Resmi Berlaku Hari Ini

Meski ditentang oleh hampir seluruh driver taksi online, pemerintah tetap memberlakukan Permenhub No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pemerintah memang perlu membuat aturan tentang transportasi online yang kini menjadi populer berkat layanannya yang cepat, murah, serta nyaman untuk pengguna yang tinggal di kota-kota besar. Sejak layanan transportasi online booming hingga berujung konflik dengan angkutan konvensional membuat pemerintah harus turun tangan dengan menerbitkan aturan yang dikhususkan untuk armada online.

Namun aturan yang tertuang dalam Permenhub No. 108 tersebut dan berlaku hari ini, 1 Februari 2018 dianggap tak berpihak pada pengemudi taksi online. Beberapa syarat yang dianggap memberatkan drivier taksi online yakni harus memiliki SIM A umum yang juga digunakan oleh sopir angkutan umum konvensional yang berpelat kuning, sedangkan driver online menggunakan kendaraan pribadi yang jelas-jelas berpelat hitam. Hal itu yang tak disetujui oleh pengemudi taksi online. Belum lagi biaya penggantian SIM tersebut cukup mahal dan harus ditanggung sendiri oleh si pengemudi.

Selanjutnya, syarat kendaraan taksi online harus dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempel pada kaca depan dan belakang membuat para driver keberatan. Penempelan stiker tersebut dianggap sama saja dengan taksi konvensional yang lebih dulu hadir, padahal moda transportasi berbasis aplikasi tersebut menggunakan istilah mitra kerja bukan karyawan seperti perusahaan taksi konvensional yang memang harus diatur oleh pemerintah.

Lalu ada syarat uji KIR yang juga ditolak oleh pengemudi taksi online, proses uji KIR yang lama serta memakan biaya yang mahal dan lagi-lagi harus ditanggung oleh para driver menjadi alasan kuat menolak Permenhub No. 108. Belum lagi status kendaraan pribadi yang telah terdaftar KIR tak lagi di-cover asuransi kalaupun bisa harus dikenakan tambahan biaya dan harga jual kembali kendaraan akan terjun bebas jika telah diuji KIR.

Namun keluhan para pengemudi disangkal oleh pihak Kementerian Perhubungan, proses pembuatan KIR cepat dan terjangkau meski pada pelaksanaannya berbeda tiap daerah. Namun secara umum biayanya diperkirakan hanya Rp90.000 untuk Jakarta, demikian kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang dikutip dari detikom.

Aksi penolakan Permenhub No. 108 tersebut dilakukan pengemudi online dalam bentuk unjuk rasa yang melibatkan ribuan pengemudi dari berbagai daerah pada senin, 29 Januari 2018. Mereka menolak pemberlakuan Permenhub No. 108 yang dianggap tak berpihak pada pengemudi taksi online, pemerintah seharusnya lebih fokus mengatur aplikator sebagai penyedia layanan aplikasi agar bisa menyejahterakan mitra pengemudinya. Bukan malah memaksakan aturan taksi konvensional agar bisa diterapkan pada taksi online.

Para pengemudi taksi online menganggap bahwa hubungan kerja sama antara aplikator dan pengemudi yang disebut mitra hanyalah kedok, buktinya para driver online mengeluhkan aturan kerja sama yang justru malah memberatkan mereka dengan target tinggi tanpa imbalah yang sepadan. Para driver online tak dilindungi jaminan kesehatan, jaminana keselamatan kerja, dan tunjangan-tunjangan layaknya pekerja di perusahaan. Maka dari itu mereka menolah pemberlakuan Permenhub No. 108 yang dianggap sangat merugikan pengemudi berbasis aplikasi online.

*****

Pemerintah memang berkewajiban mengatur semua yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang, salah satunya moda transportasi online yang kini semakin tumbuh pesat, jumlahnya bahkan tak sebanding dengan kebutuhan pengguna khususnya yang ada di kota-kota besar. Namun alangkah baiknya jika keputusan akhir bisa menghadirkan kepuasan bagi kedua belah pihak demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi transportasi tanah air.

Suka Artikel ini? Silakan berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE