Nasi Goreng dan UU ITE

Era media sosial tak lantas membuat segalanya jadi bebas tanpa batas, maka dari itu pemerintah membuat CCTV dalam bentuk UU yang khusus mengatur etika saat berinteraksi di alam maya.

Namun sejak undang-undang tersebut resmi diberlakukan pemerintah, tak sedikit pengguna media sesial atau bahkan orang-orang tertentu yang menjadikannya sebagai tameng. Menganggap punya senjata pemungkas untuk membela diri dari protes dan kritik yang dilayangkan pihak lain. Meski permasalahan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa perlu melibatkan aparat hukum.

Beberapa hari ini sedang viral curhatan netizen yang merasa keberatan harus membayar Rp 88.000 untuk tiga porsi nasi goreng lengkap dengan telur dan sedikit campuran ayam suwir, netizen itu diketahui bernama Muhammad Dwiki Bagaskara.

Pria yang sedang berkunjung ke kota Jogja untuk keperluan kerja makan bersama dua rekannya sekaligus memesan satu es teh, satu teh hangat tawar, dan satu teh hangat manis. Harapan pria tersebut makan di emperan gerobak pinggir jalan agar lebih hemat dibanding makan di kafe atau rumah makan.

Saya sempat membaca berita curhatan pria tersebut di salah satu media online beberapa hari lalu, dan sekarang saya temukan lagi di portal berita yang sama kalau keluhan netizen soal harga nasi goreng yang mahal itu terancam akan dipolisikan. Pasalnya keluhan pria yang menjadi viral itu dianggap mencemarkan nama baik pihak tertentu, tidak dijelaskan siapa pihak yang merasa dirugikan itu.

Lewat pesan khusus, pria tersebut diminta untuk melakukan klarifikasi atas keluhanya di salah satu grup Facebook warga Jogja. Kalau tidak, pihaknya akan dipolisikan.

Menurut pengakuan pria tersebut, postingannya murni hanya sebuah bentuk kekecewaan sekaligus mencari informasi tentang harga makanan yang dijual oleh pedagang emperan gerobak di tempat itu apakah sudah sesuai standar yang berlaku atau tidak. Pria itu juga tak bermaksud untuk mencemarkan nama baik siapa pun atau sengaja ingin menjelekkan pihak-pihak tertentu.

Perlindungan Konsumen

Konsumen memang punya hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan jaminan dalam mengonsumsi barang atau jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam UU tersebut tertuang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang sama-sama harus diketahui dan pahami. Seperti hak konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dijual, juga hak untuk berpendapat atas keluhan barang atau jasa yang digunakan.

Jika melihat kasus di atas mungkin keduanya belum paham hak dan kewajiban masing-masing, jika konsumen merasa keberatan dengan harga yang ditentukan penjual apakah sebelumnya konsumen tersebut tak mendapat informasi harga makanan sebelum memesan. Jika menganggap harga makanan di emperan gerobak lebih murah tentu saja tak semua tempat berlaku demikian.

Harga makanan pedagang kaki lima di sepanjang kawasan Pantai Losari Makassar bisa dua kali lipat dari pedagang sejenis tapi berlokasi di area kompleks perumahan. Memang ada yang mengeluhkan harga makanan tersebut yang cukup mahal namun bisa dipastikan itu berasal dari wisatawan atau orang-orang yang baru pertama kali berkunjung ke Pantai Losari.

Pelaku usaha juga berkewajiban memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai harga makanan yang dijual, bisa itu tertulis dalam menu makanan atau di tempel pada tempat-tempat yang mudah terlihat sehingga konsumen tak merasa dikibuli dan tentu saja akan berakibat seperti yang Mas Dwiki alami.

Peran UU ITE

Sejatinya ini kasus yang sederhana, konsumen tak terima harga makanan yang dijual terlalu mahal dan memposting kekecewaannya di media sosial. Lalu ada pihak lain yang tak terima dan merasa dicemarkan nama baiknya akibat postingan tersebut dan berniat melaporkannya ke polisi dengan pasal UU ITE. Memang dalam pasal UU ITE tersebut melindungi pihak-pihak yang merasa dihina, difitnah, atau dicemarkan nama baiknya meski takaran hina, fitnah, dan pencemparan nama baik itu belum jelas.

Hal tersebut juga berlaku bagi pihak-pihak yang diduga menyebar berita bohong dan menyebar ujaran kebencian (hate speech) definisinya masih absurd dalam UU ITE. Banyak kasus mencuat yang berawal dari kekecewaan dan sikap protes atas kebijakan atau keputusan sebuah lembaga, perusahaan, atau institusi yang sebenarnya hanya untuk mengkritik kebijakan tersebut namun kadang ditanggapi negatif oleh pihak-pihak yang mengeluarkan kebijakan itu.

Sejak disahkan tahun 2008 Undang-Undang ITE sudah menuai polemik, memang di satu sisi pengguna media sosial jadi lebih terlindungi dari ancaman orang-orang yang ingin berbuat jahat. Namun di sisi lain kebebasan berpendapat bahkan yang sesuai fakta pun tak menjamin seseorang bebas dari jeratan hukum. Semoga dengan kasus harga nasi goreng tersebut konsumen dan pelaku usaha bisa lebih paham apa hak dan kewajiban mereka sehingga kejadia-kejadian seperti ini bisa terhindarkan.

Suka Artikel ini? Silakan berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE