Awasi Media Sosial Anda Atau Masuk Penjara

china-siap-kerjasama-dengan-as-berantas-cyber-crime-nV0

Image by sindonews.net

Media sosial menjadi tempat favorit bagi pengguna internet untuk mencurahkan isi hati, menuliskan segala aktivitas sehari-hari, hingga mengutarakan kritikan pada suatu keadaan yang tak jarang menimbulkan kontroversi. Kebebasan yang ditawarkan internet kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menebar fitnah dan kebencian.

Setelah Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech yang diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, seketika membuat netizen was-was. Meski surat edaran itu jelas ditujukan untuk pengguna internet terutama pegiat media sosial yang gemar membully, memfitnah, menghina, hingga menebar kebencian pada orang lain, tetap saja surat edaran tersebut sedikit banyak mengusik kenyaman netizen dalam menggunakan media sosial.

Tujuan dikeluarkan surat edaran tersebut menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, guna melindungi orang lain dari tindak pelecehan kehormatan yang kerap terjadi di ranah media sosial. Memang selama ini oknum-oknum yang sengaja menebar kebencian, fitnah, dan penghinaan di media sosial masih bisa melenggang bebas tanpa perlu khawatir terjerat hukum. Berita-berita hoax yang tak jelas asal usulnya dan berpotensi menimbulkan provokasi serta tindak anarkis banyak beredar di media sosial.

Atas dasar itulah Kapolri menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang sopan santun dalam menyampaikan pendapat di ranah maya khususnya di media sosial, kebebasan yang ditawarkan internet tidak serta merta membuat penggunanya bebas berbuat apa saja dan bebas berucap seenaknya tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Harus ada aturan yang bertujuan untuk mengawasi serta memfasilitasi andai ada aduan dari pihak-pihak yang dirugikan dan merasa dilecehkan kehormatannya akibat perkataan seseorang di media sosial.

Namun keluarnya surat edaran Kapolri tersebut menuai pro dan kontra, terutama di kalangan pengguna media sosial yang sering memposting tulisan, foto, dan meme hanya sekadar untuk hiburan atau kelakar. Surat Edaran tersebut jangan sampai mengekang kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara, seperti yang diatur Pasal 28 I UUD tahun 1945 dan Pasal 8 UU 39 tahun 1999.

Penanganan ujaran kebencian (hate speech) menjadi sangat sensitif ketika memasuki ranah media sosial yang begitu bebas, kategori hate speech dalam surat edaran itu sangat luas. Mulai dari penghasutan, provokasi, penghinaan, penistaan, penyebaran berita bohong, perbuatan tidak menyenangkan hingga pencemaran nama baik. Tak semua pengguna media sosial memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa-apa saja kategori hate speech yang ada dalam surat edaran tersebut.

Bisa saja tujuan seseorang mempublikasikan tulisan di media sosial untuk mengkritik suatu kebijakan, mengutarakan pendapat tentang hal-hal yang tak sesuai dengan hati nurani, atau menyampaikan pandangan terhadap beragam penyimpangan yang terjadi tanpa bermaksud memfitnah, membully, atau menyebar kebencian.

Seperti yang terjadi pada Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik yang menimbulkan multi tafsir dan berpotensi disalahgunakan, khususnya orang-orang yang punya kuasa menggunakan pasal tersebut untuk membungkam kritik dan mengekang kebebasan orang lain dalam menyampaikan pendapat. Pengguna internet patut was-was dan harus lebih hati-hati ketika ingin menyuarakan opini terutama yang mengarah pada hal-hal kritis, jika dianggap melanggar aturan tentu saja ancaman pidana siap mengadang.

Suka Artikel ini? Silakan berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE